Jakarta Utara- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan kekurangan ruang rawat inap dan kerusakan sejumlah peralatan kedokteran. Pasalnya rumah sakit enam lantai ini sedang mengalami kesulitan anggaran. "Tak sedikit peralatan medis yang kodisinya sudah sangat memprihatinkan sebut saja tiga alat penghancur batu ginjal mengalami kerusakan pada mata lasernya, untuk mengganti alat itu membutuhkan dana Rp 800 juta untuk satu alat, kami tidak sanggup membeli" kata Direktur Utama RSUD Koja Togi Asman Sinaga, saat menerima kunjungan 22 anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis (22/10).
Akibat kerusakan sejumlah alat itu, kegiatan praktek para dokter spesialis terganggu. Imbasnya, jumlah dokter spesialis pun ikut berkurang."Kadang mereka kesal,ketika akan melaksanakan operasi alat yang digunakan rusak. Dan terpaksa pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Malah ada alat radiologi yang harus dipukul dulu sebelum dioperasikan" tambah Togi.
Sedangkan mengenai ruang rawat inap, saat ini ada 335 kamar dengan rincian 189 kamar kelas tiga, 131 kamar kelas dua, 10 kamar kelas satu dan 5 kamar VIP. Dan RSUD Koja sudah tidak mampu menampung pasien yang kebanyakan warga tidak mampu. "Terpaksa kami tampung di kelas dua dengan harga kelas tiga," ujar Togi.
Dalam setahun, rumah sakit milik pemerintah daerah ini didatangi rata- rata 1.000 pasien per bulan. Sebanyak 30 persen diantaranya mengajukan rawat inap."Sebab, kami tidak pernah menolak pasien,"katanya.
Dan untuk itu, sambung Togi, pihaknya berharap rencana membangun gedung Blok B bisa terealisasi agar 335 kamar di gedung Blok A bisa digunakan untuk kamar kelas tiga. "Jadi kamar kelas dua, kelas satu, dan VIP tak disatukan lagi dengan kelas tiga,"; katanya.
Oleh karena itu, masih kata Togi, untuk tahun 2010, RSUD Koja meminta anggaran Rp 65 Miliar, sedangkan tahun lalu hanya Rp 57 Miliar.
";Pasalnya selain dana pemeliharaan alat medis. Kondisi bangunan juga sudah banyak yang rusak, seperti keramik lantai banyak mengelupas, plafon langit-langit di beberapa ruangan. Bahkan 65 pejabat setiap unit wajib menginventarisir kerusakan di setiap ruangan," tambah Togi.
Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham berjanji akan membahas perlunya penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kesehatan. "Perubahan APBD memang menjadi kunci penyelesaiannya," kata Igo. Sayangnya, ia tidak merinci berapa jumlah APBD untuk kesehatan saat ini, termasuk berapa besar perubahan yang akan diusulkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar